Total 23098 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1990 TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1990 TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR
2007,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1991 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1991 TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KELAUTAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KELAUTAN INDONESIA
2007,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYEDIAAN DAN PELAYANAN PELUMAS
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1990 TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2007,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK-15
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK-15
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL SUNGAI KAPUAS PONTIANAK SEBAGAI JEMBATAN UMUM TANPA TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN STATUS JEMBATAN TOL SUNGAI KAPUAS PONTIANAK SEBAGAI JEMBATAN UMUM TANPA TOL
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1990 TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1990 TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TOL UNTUK JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1990 TENTANG PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1990 TENTANG PENATARAN CALON PENATAR TINGKAT NASIONAL/MANGGALA BP-7
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1991 TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS NAMA PT. PABRIK KAPAL INDONESIA (PT. PAL INDONESIA) TAHUN PAJAK 1985, 1986, DAN 1987
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1991 TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS NAMA PT. PABRIK KAPAL INDONESIA (PT. PAL INDONESIA) TAHUN PAJAK 1985, 1986, DAN 1987
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANTIAGO, CHILI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANTIAGO, CHILI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN BALAI SIDANG BERDASARKAN RENCANA INDUK KAWASAN GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN BALAI SIDANG BERDASARKAN RENCANA INDUK KAWASAN GELANGGANG OLAHRAGA SENAYAN
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI WINDHOEK, NAMIBIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI WINDHOEK, NAMIBIA
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1983
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1983
1991,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi