Total 23098 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1991 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1991 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1990 TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1990 TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU TAMPUNG PENYANG, PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU GDE PUDJA, MATARAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU TAMPUNG PENYANG, PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU GDE PUDJA, MATARAM
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1990 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1963
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1990 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 1963
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1991 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1991 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGK
1992,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION 144 CONVENTION CONCERNING TRIPARTITE CONSULTATIONS TO PROMOTE THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS (KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION 144 CONVENTION CONCERNING TRIPARTITE CONSULTATIONS TO PROMOTE THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LABOUR STANDARDS (KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2007,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN, PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK SERTA PERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DAN PENCURIAN ALIRAN LISTRIK
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1990
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1990
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
2007,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG TIM KONSULTASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG TIM KONSULTASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRASI KOREA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1991 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT DEMOKRASI KOREA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1991,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1990 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN TELEKOMUNIKASI
1990,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009
2007,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2001 TENTANG TIM PENGKAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO
2001,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1991 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAMAN MODAL
1991,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi