Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23313 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-04/BC/2017 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REGISTRASI KEPABEANAN
2017,
Bea Cukai
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-02/BC/2017 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR BARANG KIRIMAN
201,
Bea Cukai
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK P
2017,
Bea Cukai
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-01/BC/2017 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK P
2017,
Bea Cukai
SURAT EDARAN NOMOR: SE-2/BC/2010 Tentang PENGGUNAAN HASIL CETAK PEMENUHAN KETENTUAN LARANGAN/PEMBATASAN DARI PORALL INDONESIA NATIONAL SINGE WINDOW (INSW)
2010,
Bea Cukai
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE-01/BC/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA SKEMA FREE TRADE AGREEMENT
2010,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor : SE-24/BC/2009 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 25/BC/2009 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PENETAPAN, SURAT KEPUTUSAN, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA
2009,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor SE-22 /BC/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)
2009,
Bea Cukai
Surat Edaran Nomor: SE-20/BC/2009 Tentang Pelayanan Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devisa Persepsi
2009,
Bea Cukai
Surat Edaran Nomor:SE-17/BC/2009 Tentang Pengalihan Urusan Pugutan Ekspor dari DJA ke DJBC
2009,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor: SE-12/BC/2009 KODE DAN JENIS DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2009,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor : SE- 11/BC/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR : SE-08/BC/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN KETENTUAN ATAS EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN L/C
2009,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor : SE- 09/BC/2009 TENTANG DATA REALISASI PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU
2009,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor : SE- 08 /BC/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN KETENTUAN ATAS EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C)
2009,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor: SE- 03/BC/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK, IMPORTIR, PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANA
2009,
Bea Cukai
Surat Edaran Nomor: S-166/BC.3/2009 tentang Penagihan dan Format Surat Pemberitahuan Penagihan Bunga Bea Masuk, PPN dan PPnBM atas Pencairan Jaminan Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE
2009,
Bea Cukai
Surat Edaran Nomor S-73/BC/2009 Tetag Penegasan Tempat Pelekatan Label Tanda Pengawas Cukai (LTPC)
2009,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor : SE- 02 /BC/2008 PENGHARGAAN ATAS PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2007
2008,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor: SE- 06 /BC/2007 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG
2007,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor : SE- 05 /BC/2007 TENTANG HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL
2007,
Bea Cukai
SURAT EDARAN Nomor : SE- 03/BC/2007 TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PITA CUKAI
2007,
Bea Cukai
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CUBA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, KABUPATEN PASER, KABUPATEN PURWAKARTA, KABUPATEN TAPANULI UTARA, KABUPATEN BARRU, DAN KABUPATEN CIREBON, SERTA
2012,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) DALAM RANGKA SIDANG KEEMPAT BADAN PENGATUR PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG SUMBER DA
2011,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
462
463
464
465
466
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari