Total 23207 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI PERAIRAN TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 17 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WASIOR DAN PERLINTASAN P
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 17 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WASIOR DAN PERLINTASAN P
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALU R-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN P
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 16 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALU R-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN WAKAI DAN PERLINTASAN P
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN LEGON BAJAK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN LEGON BAJAK
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 14 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 14 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 13 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PENYELENGGARAAN P
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 13 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) PENYELENGGARAAN P
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 10 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 10 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 9 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI T
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 9 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG ANGKUTAN LAUT PENUMPANG KELAS EKONOMI T
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KENDARI / BUNGKUTOKO PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN KENDARI / BUNGKUTOKO PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TAPIN COAL TERMINAL DI DESA MARGASARI, KECAMATAN CANDI LARAS UTARA, KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK M
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 7 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TAPIN COAL TERMINAL DI DESA MARGASARI, KECAMATAN CANDI LARAS UTARA, KABUPATEN TAPIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK M
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 6 TAHUN 2019 TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PATIMBAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 6 TAHUN 2019 TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN PATIMBAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TALENTA BUMI DI DESA LEPASAN, KECAMATAN BAKU M PAI, KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI K
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 3 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TALENTA BUMI DI DESA LEPASAN, KECAMATAN BAKU M PAI, KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI K
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 2 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 2 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN PALEMBANG
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. MIFA BERSAUDARA DI DESA PEUNAGA CUT UJONG, KECAMATAN MEUREBO, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH UNTUK MELAYANI KEPENTI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. MIFA BERSAUDARA DI DESA PEUNAGA CUT UJONG, KECAMATAN MEUREBO, KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH UNTUK MELAYANI KEPENTI
2019,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
2019,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN SPANYOL TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
2019,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH CHILE (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERENMENT OF THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH CHILE (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERENMENT OF THE
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR T TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR T TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
2019,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi