Total 23890 regulasi
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-07/MBU/10/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/12/2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-07/MBU/10/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/12/2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2019,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-06/MBU/10/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/03/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-06/MBU/10/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/03/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2019,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/10/2019 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/10/2019 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2019,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-04/MBU/10/2019 TTENTANG KAMUS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-04/MBU/10/2019 TTENTANG KAMUS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2019,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-03/MBU/10/2019 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-03/MBU/10/2019 TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2019,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MBU/10/2019 TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MBU/10/2019 TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI JAWA TIMUR
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG HARI INDONESIA MENABUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG HARI INDONESIA MENABUNG
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU, KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR, KEJAKSAAN NEGERI PULAU TALIABU, KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN, DAN KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU TENGAH
2019,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2O19 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2O19 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
2019,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024
2020,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
2019,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENCEGAH, MENDETEKSI, DAN MERESPONS WABAH PENYAKIT, PENDEMI, GLOBAL, DAN KEDARURATAN NUKLIR, BIOLOGI, DAN KIMIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM MENCEGAH, MENDETEKSI, DAN MERESPONS WABAH PENYAKIT, PENDEMI, GLOBAL, DAN KEDARURATAN NUKLIR, BIOLOGI, DAN KIMIA
2019,
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI, PERGURUAN TINGGI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI, PERGURUAN TINGGI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI MINYAK GORENG DARI KELAPA SAWIT
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI MINYAK GORENG DARI KELAPA SAWIT
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI KERTAS BUDAYA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI KERTAS BUDAYA
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BATIK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BATIK
2019,
PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI CAT BERBASIS AIR
PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI CAT BERBASIS AIR
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT DARI SAPI, KERBAU, DOMBA, DAN KAMBING
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT DARI SAPI, KERBAU, DOMBA, DAN KAMBING
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK PENGECUALIAN DARI PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK BESI/BAJA DAN KABEL SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK PENGECUALIAN DARI PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PRODUK BESI/BAJA DAN KABEL SECARA WAJIB
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTE
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM KERANGKA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTE
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BASIS DATA IDENTITAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM BASIS DATA IDENTITAS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK
2019,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi