Total 23207 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 45 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM ARUK YANG BERLOKASI DI DESA SEBUNGA, KECAMATAN SAJINGAN BESAR, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 45 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM ARUK YANG BERLOKASI DI DESA SEBUNGA, KECAMATAN SAJINGAN BESAR, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 44 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM NANGA BADAU YANG BERLOKASI DI DESA JANTING, KECAMATAN BADAU, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 44 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI TERMINAL BARANG UNTUK UMUM NANGA BADAU YANG BERLOKASI DI DESA JANTING, KECAMATAN BADAU, KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN UJUNG JABUNG PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN UJUNG JABUNG PROVINSI JAMBI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 42 TAHUN 2019 TENTANG UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 42 TAHUN 2019 TENTANG UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT NUSA JAYA PORT DI DESA TARJUN, KECAMATAN KELUMPANG HILIR, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 41 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT NUSA JAYA PORT DI DESA TARJUN, KECAMATAN KELUMPANG HILIR, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MELAYANI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 40 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT. KIDECO JAYA AGUNG DI PERAIRAN TELUK ADANG DAN TANAH GROGOT, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 40 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TERMINAL KHUSUS PT. KIDECO JAYA AGUNG DI PERAIRAN TELUK ADANG DAN TANAH GROGOT, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA BAGI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT MADHUCON PASIR MAKMUR DI DESA RANGAN, KECAMATAN KOARO, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MELAYANI KEPENTI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT MADHUCON PASIR MAKMUR DI DESA RANGAN, KECAMATAN KOARO, KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MELAYANI KEPENTI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 38 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI DI DESA MANUNGGUL BARU, KECAMATAN SUNGAI DURIAN, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 38 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI DI DESA MANUNGGUL BARU, KECAMATAN SUNGAI DURIAN, KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELAT
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT SURYACITRA MAHKOTA MANDIRI DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTU
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 37 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT SURYACITRA MAHKOTA MANDIRI DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTU
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 36 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT DUTA TUJUH BERSAUDARA SEJATI DI DESA PANDAN SARI, KECAMATAN KINTAP, KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 36 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT DUTA TUJUH BERSAUDARA SEJATI DI DESA PANDAN SARI, KECAMATAN KINTAP, KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.35 tahun 2019 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.35 tahun 2019 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 34 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. BERKAT HANJUANG JAYA DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MEL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 34 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. BERKAT HANJUANG JAYA DI DESA SATUI BARAT, KECAMATAN SATUI, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK MEL
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 33 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TELEN ORBIT PRIMA DI DESA PARING LAHUNG, KECAMATAN MOTALLAT, KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK M
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 33 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. TELEN ORBIT PRIMA DI DESA PARING LAHUNG, KECAMATAN MOTALLAT, KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK M
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 30 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 30 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 28 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 28 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM AKUNTANSI AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT PENGUMPAN LOKAL TANAKEKE DI DESA MATTIROBAJI, KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT PENGUMPAN LOKAL TANAKEKE DI DESA MATTIROBAJI, KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR VKM 26 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. SAWIT KALTIM LESTARI DI DESA MUARA KAMAN ILIR, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR VKM 26 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT. SAWIT KALTIM LESTARI DI DESA MUARA KAMAN ILIR, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 25 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS T
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 25 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS T
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 24 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 24 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 23 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 201
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 23 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 201
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 22 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 22 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 21 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 21 TAHUN 2019 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN BARANG DI LAUT DAN ANGKUTAN KHUSUS TERNAK TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT RENCANA MULIA BARATAMA DI DESA BUKIT JERING, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIM
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 20 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS PT RENCANA MULIA BARATAMA DI DESA BUKIT JERING, KECAMATAN MUARA KAMAN, KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIM
2019,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 19 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 19 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS, DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN KARIMUN JAWA
2019,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi