Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3412 regulasi
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 178 /Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADUAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK RAPAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 178 /Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADUAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK RAPAT
2009,
KEPUTUSAN KOMISI NO.57/2009
KEPUTUSAN KOMISI NO.57/2009
2009
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 (Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tanggal 8 September 2000) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 (Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tanggal 8 September 2000) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2000
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 04/KPPU/KEP/VIII/2000 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 04/KPPU/KEP/VIII/2000 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2000
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN NOMOR 71/TN.690/DJP/DEPTAN/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN NOMOR 71/TN.690/DJP/DEPTAN/2000
2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
2000
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR : 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 TANGGAL : 26 November 2001 SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR : 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 TANGGAL : 26 November 2001 SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
2001,
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/ LK / 2003 Tanggal: 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/ LK / 2003 Tanggal: 12 Mei 2003
2003
Keputusan DJLK Nomor: Kep-2833/LK/2003 Tanggal: 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor: Kep-2833/LK/2003 Tanggal: 12 Mei 2003
2003
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA K E P U T U S A N JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-090/ J.A/08/1999 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA K E P U T U S A N JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-090/ J.A/08/1999 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
1999,
MAHKAMAH AGUNG R.I. JLN. LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1 J A K A R T A Nomor M.A./Pemb./0807/1975.
MAHKAMAH AGUNG R.I. JLN. LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1 J A K A R T A Nomor M.A./Pemb./0807/1975.
1975,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
2012
Konsil Kedokteran Indonesia MANUAL PERSETUJUAN TIINDAKAN KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Indonesian Medical Council 2006
Konsil Kedokteran Indonesia MANUAL PERSETUJUAN TIINDAKAN KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Indonesian Medical Council 2006
2006,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR POL. 11 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR POL. 11 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
2007,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER--/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER--/PJ/2017
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2017
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 10/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 10/PJ/2017
2017,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ 2017 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ 2017 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 07/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 07/PJ/2017
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 04/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 04/PJ/2017
2017,
Regulasi per halaman: