Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3257 regulasi
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF LEMBAGA SANDI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF LEMBAGA SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF LEMBAGA SANDI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG IKATAN DINAS BAGI LULUSAN POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PENGHUBUNG IDENTITAS DIGITAL
2025,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2025-2029
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PETA JALAN PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL SEKTOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2025-2029
2025,
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
2025
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MEDIASI HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG MEDIASI HAK ASASI MANUSIA
2025
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARA AGREGASI JASA KEUANGAN
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN
2025,
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
2025,
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENGINDERAAN JAUH
2025
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PENILAIAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
2025,
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKA
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKA
2025,
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH
2025
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL
2025
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2025,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2025,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESI
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUATAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESI
2025,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN ARSIP STATIS
2025,
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
2025,
Regulasi per halaman: