Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3094 regulasi
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR KEUANGAN
2024,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2​024 TENTANG KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2​024 TENTANG KEAMANAN SISTEM INFORMASI DAN KETAHANAN SIBER BAGI PENYELENGGARA SISTEM PEMBAYARAN, PELAKU PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING, SERTA PIHAK LAIN YANG DIATUR DAN DIAWASI BANK INDONESIA
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH DAN TRANSAKSI SHORT SELLING OLEH PERUSAHAAN EFEK
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH DAN TRANSAKSI SHORT SELLING OLEH PERUSAHAAN EFEK
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN LAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
2024,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
2024,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2023
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2023
2024,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2024,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1973
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1973
1973,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEMBUATAN S.O.P (STANDARD OPERATION PROCEDURE)
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEMBUATAN S.O.P (STANDARD OPERATION PROCEDURE)
2010,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENJATUHAN PIDANA YANG BERAT DAN SETIMPAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENJATUHAN PIDANA YANG BERAT DAN SETIMPAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
2010,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN
2010,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARI'AH
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARI'AH
2010,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERKARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERKARA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
2011,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PILKADA)
2010,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TIDAK PIDANA KORUPSI
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TIDAK PIDANA KORUPSI
2011,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG INSTRUKSI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PADA KALANGAN PENGADILAN
2010,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBICAAN HAKIM NON PALU
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMBICAAN HAKIM NON PALU
2011,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TERTIB PENGGUNAAN ANGGARAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TERTIB PENGGUNAAN ANGGARAN
2010,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI KETUA PENGADILAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI KETUA PENGADILAN
2011,
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LAMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LAMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
2010,
Regulasi per halaman: