Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11300 regulasi
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA
2025,
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PELAPORAN WASIAT DAN PERMOHONAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN WASIAT
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERKUMPULAN
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BESARAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BESARAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS
2025,
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENJAMIN KEIMIGRASIAN
2025
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 26/Permentan/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN
2007,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TES KEMAMPUAN AKADEMIK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TES KEMAMPUAN AKADEMIK
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2025,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN
2025,
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2025 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERTENTU DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KACA PENGAMAN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB
2025,
Regulasi per halaman: