Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11448 regulasi
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DARI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DARI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM
2025
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG SATU DATA
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG SATU DATA
2025
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2025 TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PIHAK LAIN SERTA PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG
2025
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI KACA PENGAMAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI KACA PENGAMAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERTA PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI SERI PENUKAR DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SURA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI DAN PENJUALAN SECARA LANGSUNG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERTA PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SEBAGAI SERI PENUKAR DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SURA
2025,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DAN PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK REAL ESTAT BIDANG PERANTARAAN PE
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DAN PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK REAL ESTAT BIDANG PERANTARAAN PE
2025,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
2025,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BETON PRACETAK
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BETON PRACETAK
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI ASAM NITRAT DAN AMONIUM NITRAT
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI ASAM NITRAT DAN AMONIUM NITRAT
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI GULA KRISTAL PUTIH
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI GULA KRISTAL PUTIH
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PULP, INDUSTRI KERTAS BUDAYA, DAN INDUSTRI KERTAS TISU
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PULP, INDUSTRI KERTAS BUDAYA, DAN INDUSTRI KERTAS TISU
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI POLIETILENA, INDUSTRI POLIPROPILENA, INDUSTRI POLISTIRENA, DAN INDUSTRI POLIVINIL KLORIDA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI POLIETILENA, INDUSTRI POLIPROPILENA, INDUSTRI POLISTIRENA, DAN INDUSTRI POLIVINIL KLORIDA
2025,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PENERIMA KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG KRITERIA PENERIMA KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
2025,
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA
2025,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEAHLIAN LEGISLATIF DAN PERSIDANGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEAHLIAN LEGISLATIF DAN PERSIDANGAN
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
2025,
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DI
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DI
2025
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025,
Regulasi per halaman: