Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11300 regulasi
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DAN PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 246/Menkes/Per/V/1990 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DAN PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL
1990,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 184/MENKES/PER/II/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 184/MENKES/PER/II/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER
1995,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 149/MENKES/PER/II/1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 184/MENKES/PER/II/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 149/MENKES/PER/II/1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 184/MENKES/PER/II/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER
1998,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG BAHAN TAMBAHAN PANGAN
2012,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 551/Menkes/SK/V/2010 TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA UNTUK TIAP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 551/Menkes/SK/V/2010 TENTANG PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA UNTUK TIAP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 274/Menkes/SK/III/2008 TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM PELAKSANAAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 274/Menkes/SK/III/2008 TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM PELAKSANAAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 747/Menkes/SK/VI/2007 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL KELUARGA SADAR GIZI DI DESA SIAGA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 747/Menkes/SK/VI/2007 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL KELUARGA SADAR GIZI DI DESA SIAGA
2007,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 567 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGURANGAN DAMPAK BURUK NARKOTIKA, PSIKOTOPRIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 567 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGURANGAN DAMPAK BURUK NARKOTIKA, PSIKOTOPRIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA)
2006,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 494/MENKES/SK/VII/2006 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN SATELIT UJI COBA PELAYANAN TERAPI RUMATAN METADON SERTA PEDOMAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 494/MENKES/SK/VII/2006 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN SATELIT UJI COBA PELAYANAN TERAPI RUMATAN METADON SERTA PEDOMAN PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON
2006,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1239/MENKES/SK/XI/2004 TENTANG HARGA JUAL OBAT GENERIK
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1239/MENKES/SK/XI/2004 TENTANG HARGA JUAL OBAT GENERIK
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1059/MENKES/SK/IX/2004 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1059/MENKES/SK/IX/2004 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1277/MENKES/SK/VIII/2003 TENTANG TENAGA AKUPUNKTUR
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1277/MENKES/SK/VIII/2003 TENTANG TENAGA AKUPUNKTUR
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1098/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PERSYARATAN HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1098/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PERSYARATAN HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 942/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 725/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 725/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 725/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 725/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG KESEHATAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 715/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PERSYARATAN HYGIENE SANITASI JASABOGA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 715/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PERSYARATAN HYGIENE SANITASI JASABOGA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 640/MENKES/SK/V/2003 TENTANG TEKNISI KARDIOVASKULER
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 640/MENKES/SK/V/2003 TENTANG TEKNISI KARDIOVASKULER
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 639/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2003
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 639/MENKES/SK/V/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN OBAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR TAHUN 2003
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 578/MENKES/SK/V/2003 TENTANG HARGA VAKSIN PRODUKSI PT. BIO FARMA TAHUN 2003 UNTUK KEPERLUAN PROGRAM PEMERINTAH
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 578/MENKES/SK/V/2003 TENTANG HARGA VAKSIN PRODUKSI PT. BIO FARMA TAHUN 2003 UNTUK KEPERLUAN PROGRAM PEMERINTAH
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 563/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 563/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG MENANGANI KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG POLA TARIF PERJAN RUMAH SAKIT
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 560/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG POLA TARIF PERJAN RUMAH SAKIT
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 514/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 514/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN PEDOMAN PENANGGULANGANNYA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 424/MENKES/SK/IV/2003 TENTANG PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN PEDOMAN PENANGGULANGANNYA
2003,
Regulasi per halaman: