Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PINDAH/MUTASI DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI SERTA PINDAH PENSIUN PEGAWAI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
2016,
PERA TURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
PERA TURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
2016,
PERA TURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER!I KETENAGAKERJAAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015-2019
PERA TURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER!I KETENAGAKERJAAN NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015-2019
2016,
PERA TURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERA TURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG POKOK-POKOK PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TATA LAKSANA (BUSINESS PROCES) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN TATA LAKSANA (BUSINESS PROCES) KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN PELAPORAN KEUANGAN DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
2016,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN BESARAN TARIF DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN BESARAN TARIF DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
2016,
PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM KEMBALI KERJA SERTA KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM KEMBALI KERJA SERTA KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
2016,
Regulasi per halaman: