Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.05/2018 /PMK.05/2011 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN BAROMBONG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.05/2018 /PMK.05/2011 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN BAROMBONG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2018,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.05/2018 /PMK.05/2011 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3/PMK.05/2018 /PMK.05/2011 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2018,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.010/2018 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.010/2018 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA
2018,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 /PMK.01/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.4/PMK.01/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN PEMULIHAN DATA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 /PMK.01/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206.4/PMK.01/2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN PEMULIHAN DATA
2018,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK. OS/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK. OS/2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/PMK. 05/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/PMK. 05/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.05/2015 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.01/2017 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.01/2017 TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 83/PMK.07 /2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN lURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOI<ASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 83/PMK.07 /2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN lURAN JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182 / PMK. 0 5 / 2 0 1 7 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182 / PMK. 0 5 / 2 0 1 7 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ONGKOS ANGKUT BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PEDALAMAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 181/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ONGKOS ANGKUT BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PEDALAMAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK. 05/2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 179/PMK. 05/2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.04/2017 TENTANG IMPO R SEMENTARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/PMK.04/2017 TENTANG IMPO R SEMENTARA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177 /PMK. 05/2017 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177 /PMK. 05/2017 TENTANG PELAKSANAAN PILOTING PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR ELEKTRONIK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 /PMK.05/2017 TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 176 /PMK.05/2017 TENTANG PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175/PMK. 05/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 109/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175/PMK. 05/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 109/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK. 02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI !URAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK. 02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI !URAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 3/PMK. 07 /2017 TENT ANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 3/PMK. 07 /2017 TENT ANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 /PMK. 0 8 /20 17 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI TUNA!
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 172 /PMK. 0 8 /20 17 TENT ANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI TUNA!
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK. 03/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK ?ERTAMBAHAN NILAI DAN/A
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK. 03/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK ?ERTAMBAHAN NILAI DAN/A
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 170/PMK. 010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FRIT DAN GLASIR ATAU PREPARAT SEMACAM ITU SERTA FRIT KACA DAN KACA LAINNYA DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 170/PMK. 010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK FRIT DAN GLASIR ATAU PREPARAT SEMACAM ITU SERTA FRIT KACA DAN KACA LAINNYA DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
2017,
PER ATU RAN M ENTER ! KEUANGAN REPUBLIK IN DONESIA N OM OR 169/PMK. 04/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN N OM OR 1 1 1 / PM K .04/ 2 0 1 3 TENTANG TATA CARA PENAGI HAN BEA MASU K DAN / ATAU CUK A
PER ATU RAN M ENTER ! KEUANGAN REPUBLIK IN DONESIA N OM OR 169/PMK. 04/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN N OM OR 1 1 1 / PM K .04/ 2 0 1 3 TENTANG TATA CARA PENAGI HAN BEA MASU K DAN / ATAU CUK A
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 /PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 /PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
Regulasi per halaman: