Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11447 regulasi
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
2015,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/M-IND/PER/7/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/M-IND/PER/7/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
2009,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-IND/PER/7/2005 TENTANG KETENTUAN TEKNIS MENGENAI MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-IND/PER/7/2005 TENTANG KETENTUAN TEKNIS MENGENAI MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK (OPTICAL DISC)
2005,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 662.1/MPP/Kep/10/2003 TANGGAL 23 OKTOBER 2003 TENTANG TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 662.1/MPP/Kep/10/2003 TANGGAL 23 OKTOBER 2003 TENTANG TIM FREE TRADE ARRANGEMENT (FTA)
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 645.1/MPP/KEP/10/2003 TENTANG TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 645.1/MPP/KEP/10/2003 TENTANG TIM INTEGRASI EKONOMI ASEAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 829/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRIMANIYARTA KEPADA EKSPORTIR YANG BERPRESTASI SELAMA PERIODE 1997 SAMPAI DENGAN 2001
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 829/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PRIMANIYARTA KEPADA EKSPORTIR YANG BERPRESTASI SELAMA PERIODE 1997 SAMPAI DENGAN 2001
2001,
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 818/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 807/MPP/Kep/12/2002 TANGGAL 16 DESEMBER 2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 791/MPP/Kep/11/2002 DAN PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KELAYAKAN PENGUSAHA KECIL DAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NOMOR 807/MPP/Kep/12/2002 TANGGAL 16 DESEMBER 2002 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 791/MPP/Kep/11/2002 DAN PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KELAYAKAN PENGUSAHA KECIL DAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 790/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 790/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 110/MPP/Kep/1/1998 TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MEMPERDAGANGKAN BAHAN PERUSAK LAPISA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 789/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOM
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 789/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 111/MPP/Kep/1/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 757/MPP/Kep/12/2003 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 757/MPP/Kep/12/2003 TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR HEWAN RUMINANSIA DAN PRODUK TURUNANNYA YANG BERASAL DARI AMERIKA SERIKAT
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 756/MPP/Kep/12/2003 TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 756/MPP/Kep/12/2003 TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 756MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 756MPP/Kep/11/2002 TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 753/MPP/Kep/11/2002 TENTANG STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 753/MPP/Kep/11/2002 TENTANG STANDARDISASI DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 751/MPP/Kep/11/2002 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 751/MPP/Kep/11/2002 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 732/MPP/Kep/10/2002 TENTANG TATA NIAGA IMPOR TEKSTIL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 732/MPP/Kep/10/2002 TENTANG TATA NIAGA IMPOR TEKSTIL
2002,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 94/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 43/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 94/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2016,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 731/MPP/Kep/10/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 731/MPP/Kep/10/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEMETROLOGIAN DAN PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN
2002,
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 726/MPP/Kep/12/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 726/MPP/Kep/12/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
1999,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/10/2012 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN S
2016,
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 717/MPP/Kep/12/1999 TENTANG PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 717/MPP/Kep/12/1999 TENTANG PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 711/MPP/Kep/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 711/MPP/Kep/12/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN DAN PRODUK BAJA
2003,
Regulasi per halaman: