Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11320 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 479/MPP/Kep/7/2003 TANGGAL 21 JULI 2003 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 479/MPP/Kep/7/2003 TANGGAL 21 JULI 2003 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 192 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 192 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 478/MPP/Kep/7/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 478/MPP/Kep/7/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/1997 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA SEBAGAIMANA TELAH
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 190 TAHUN 2015 TENTANG MANAJEMEN PENANGANAN OPERASI IREGULER BANDAR UDARA (AIRPORT IRREGULAR OPERATION)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 190 TAHUN 2015 TENTANG MANAJEMEN PENANGANAN OPERASI IREGULER BANDAR UDARA (AIRPORT IRREGULAR OPERATION)
2015,
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 472/MPP/Kep/II/2000 KRITERIA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TAHUN 2001
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 472/MPP/Kep/II/2000 KRITERIA PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TAHUN 2001
2000,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 188 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 188 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 458/MPP/Kep/7/2003 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU
2003,
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 456/MPP/KEP/6/2002 tentang TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 456/MPP/KEP/6/2002 tentang TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR)
2002,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 187 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 187 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 186 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN (DESIGNATED) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 186 TAHUN 2015 TENTANG PENUNJUKAN (DESIGNATED) PENYELENGGARA PENGUJIAN KESEHATAN PERSONEL PENERBANGAN
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 442/MPP/Kep/9/1998 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 182/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 442/MPP/Kep/9/1998 Tentang PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 182/MPP/Kep/4/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 441/MPP/Kep/9/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 441/MPP/Kep/9/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 185 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 185 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 440/MPP/Kep/9/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN BULAT
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 440/MPP/Kep/9/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN BULAT
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 184 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BAJOE PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 184 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BAJOE PROVINSI SULAWESI SELATAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 183 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN LABUHAN BAJO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 183 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN LABUHAN BAJO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2015,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 438/MPP/Kep/9/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/Kep/7/1998 TENTANG PEMBATASAN EKSPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG MENDAPAT SUBSIDI
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 438/MPP/Kep/9/1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 350/MPP/Kep/7/1998 TENTANG PEMBATASAN EKSPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG MENDAPAT SUBSIDI
1998,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 427 /MPP/Kep/10/2000 TENTANG KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 427 /MPP/Kep/10/2000 TENTANG KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 418/MPP/Kep/6/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 418/MPP/Kep/6/2003 TENTANG KETENTUAN IMPOR NITRO CELLULOSE (NC)
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 418/MPP/Kep/4/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 418/MPP/Kep/4/2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
2002,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR 415/MPP/KEP/6/2003, TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR 415/MPP/KEP/6/2003, TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERMINTAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 182 TAHUN 2015 TENTANG TARIF MUATAN UNTUK KEGIATAN SUBSIDI PENGOPERASIAN KAPAL TERNAK
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 181 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERHUBUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 181 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 107 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERHUBUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNG
2015,
Regulasi per halaman: