Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 13/MPP/SK/I/19961 Tentang: KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 13/MPP/SK/I/19961 Tentang: KETENTUAN UMUM DI BIDANG IMPOR MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
1996,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/MPP/KEP/1/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/MPP/KEP/1/1998 TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
1998,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 32 TAHUN 2014 TENTANG STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DAN STRATEGI KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9/MPP/Kep/1/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9/MPP/Kep/1/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR BERAS
2004,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBRANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 06/MPP/Kep/1/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 06/MPP/Kep/1/1999 TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)
1999,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 30 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 3/MPP/Kep/1/2003 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 3/MPP/Kep/1/2003 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT PENYELESAIAN MASALAH USAHA (BUSINESS SOLUTION CENTER)
2003,
Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/1/78 Tentang : Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha Industri
Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/1/78 Tentang : Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Usaha Industri
1978,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001 TENTANG KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001 TENTANG KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP
2001,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 24 TAHUN 2014 TENTANG PENATAUSAHAAN HIBAH LANGSUNG DI L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 24 TAHUN 2014 TENTANG PENATAUSAHAAN HIBAH LANGSUNG DI L1NGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 01 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (PORT CLEARANCE)
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 01 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (PORT CLEARANCE)
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 20 TAHUN 2011 TENTANG AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 20 TAHUN 2011 TENTANG AKREDITASI BADAN HUKUM ATAU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSI
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2014 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
2014,
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 234/MPP/Kep/6//2000
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 234/MPP/Kep/6//2000
2000,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2014 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 18 TAHUN 2014 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2014 TENTANG FORMULASI DAN MEKANISME PENTAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2014 TENTANG FORMULASI DAN MEKANISME PENTAPAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 84/MPP/Kep/2/2003 TENTANG KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 84/MPP/Kep/2/2003 TENTANG KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
2003,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM NEGERI KELAS EKONOMI
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2013 TENTANG JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2013 TENTANG JENIS, STRUKTUR, DAN GOLONGAN TARIF JASA KEPELABUHANAN
2014,
Regulasi per halaman: