Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11447 regulasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Data dan Informasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Data dan Informasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamana
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamana
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,
2016,
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA D. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA D. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA I. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA I. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA E. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA E. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA H. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatu
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA H. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatu
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA F. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA F. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA G. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA G. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK DIREKTORAT RUMAH SAKIT KHUSUS DAN SWASTA 1994
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK DIREKTORAT RUMAH SAKIT KHUSUS DAN SWASTA 1994
1994,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
2011,
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
2008,
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONSEIA JAKRTA 2009
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONSEIA JAKRTA 2009
2009,
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2009
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2009
2009,
Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2008
Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2008
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/MENKES/SK/IV/2004 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) SECARA EKSKLUSIF PADA BAYI DI INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 450/MENKES/SK/IV/2004 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) SECARA EKSKLUSIF PADA BAYI DI INDONESIA
2004,
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK DEPARTEMEN KESEHATAN R.I 2008
DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK DEPARTEMEN KESEHATAN R.I 2008
2008,
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 604/MENKES/SK/VII/2008
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 604/MENKES/SK/VII/2008
2008,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008
2008,
EPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKI
EPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKI
2009,
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAK
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 DAN NOMOR 155 A TAHUN 2004 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA KELUARGANYA DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAK
2004,
Regulasi per halaman: