Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11029 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PELAMONIA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PELAMONIA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.07/2020 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.07/2020 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07 /2020 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07 /2020 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020 TENTANG PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020 TENTANG PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.05/2020 TENTANG PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.05/2020 TENTANG PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.04/2020 TENTANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.04/2020 TENTANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.02/2020 TENTANG PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN HAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA MAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.02/2020 TENTANG PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN HAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA MAS
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.012/2020 TENTANG PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.012/2020 TENTANG PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.010/2020 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.010/2020 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PELAMONIA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II PELAMONIA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.07/2020 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.07/2020 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PENYALURAN DANA TRANSFER UMUM ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENGALOKASIKAN BELANJA WAJIB
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07 /2020 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07 /2020 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020 TENTANG PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020 TENTANG PENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.05/2020 TENTANG PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 204/PMK.05/2020 TENTANG PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENELITIAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202/PMK.05/2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.04/2020 TENTANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.04/2020 TENTANG DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.02/2020 TENTANG PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN HAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA MAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.02/2020 TENTANG PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN HAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA MAS
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.012/2020 TENTANG PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.012/2020 TENTANG PENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
2020,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.010/2020 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 198/PMK.010/2020 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
2020,
Regulasi per halaman: