Subjek: Undang-Undang

Total 1695 regulasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTRIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W. IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIB (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTRIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTRIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTRIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTRIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTRIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 195
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 195
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTRIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTRIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1964 TENTANG PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN RAYA LINTAS SUMATERA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1964 TENTANG PUNGUTAN ISTIMEWA ATAS IMPOR UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN JALAN RAYA LINTAS SUMATERA
1964,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI/DARI ANGGARAN REPUBLIK IND
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI/DARI ANGGARAN REPUBLIK IND
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963 (UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1963 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO. 91)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963 (UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1963 LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1963 NO. 91)
1964,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955
1958,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1954
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II BAB A DARI POS 173 DARI TARIP BEA MASUK DAN KENAIKAN JUMLAH BEA DALAM BAGIAN POS YANG TERSEBUT TERAKHIR
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN REDAKSI BAGIAN I BAB A DAN BAGIAN II BAB A DARI POS 173 DARI TARIP BEA MASUK DAN KENAIKAN JUMLAH BEA DALAM BAGIAN POS YANG TERSEBUT TERAKHIR
1956,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU-LINTAS JALAN
1964,
Regulasi per halaman: