Subjek: Undang-Undang

Total 1711 regulasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN GORONTALO DI PROVINSI GORONTALO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN GORONTALO DI PROVINSI GORONTALO
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KOTA GORONTALO DI PROVINSI GORONTALO
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KOTA GORONTALO DI PROVINSI GORONTALO
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN BUTON DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN BUTON DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN KOLAKA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN KOLAKA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN KONAWE DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN KONAWE DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN MUNA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN MUNA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DI PROVINSI SULAWESI UTARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DI PROVINSI SULAWESI UTARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI PROVINSI SULAWESI UTARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN MINAHASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG KABUPATEN MINAHASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG KOTA MANADO DI PROVINSI SULAWESI UTARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG KOTA MANADO DI PROVINSI SULAWESI UTARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
2008,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI
1999,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
1997,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OO4 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2OO4 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGER
1968,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
2025,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
1996,
UUD NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
UUD NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
2024,
UUD NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
UUD NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PEI.AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
2024,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR DI PROVINSI SULAWESI BARAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR DI PROVINSI SULAWESI BARAT
2024,
Regulasi per halaman: