Total 23823 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
1999,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1999,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 1993 TENTANG DANA PENUNJANG OPERASIONAL CATATAN SIPIL
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 1993 TENTANG DANA PENUNJANG OPERASIONAL CATATAN SIPIL
1993,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
1999,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 2 A TAHUN 1995 TENTANG PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 2 A TAHUN 1995 TENTANG PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
1995,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 474.1-785 TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 474.1-785 TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA
1989,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTAMADYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTAMADYA
1983,
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
1983,
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1984 TENTANG HAL-HAL YANG DI PENGADILAN YANG BELUM ATAU SUDAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP
1984,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1975 TENTANG PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 1975 TENTANG PENGGIATAN PENDAFTARAN TANAH DAN PEMBERIAN SERTIPIKAT DALAM RANGKA PENGUKURAN DESA DEMI DESA MENUJU DESA LENGKAP SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1961
1975,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFORM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN LANDREFORM
1974,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
1977,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
2000,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEW
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEW
2000,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEW
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEW
2018,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/03/ 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/03/ 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2018,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MBU/02/2018 TENTANG PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-02/MBU/02/2018 TENTANG PRINSIP TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2018,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER  01 /MBU/01 /2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER  01 /MBU/01 /2018 TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2018,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/09/ 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/ 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-05/MBU/09/ 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/ 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN
2017,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-04/MBU/09/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-04/MBU/09/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/ MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-03/MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-03/MBU/08/2017 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 02/MBU/7/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/ 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MI
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 02/MBU/7/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/MBU/07/ 2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MI
2017,
SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 01/MBU/06/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS,
SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 01/MBU/06/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS,
2017,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-11/MBU/09/2015
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-11/MBU/09/2015
2015,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi