Total 23427 regulasi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 Tentang : Baku Tingkat Getaran
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 49 Tahun 1996 Tentang : Baku Tingkat Getaran
1996,
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1996 Tentang : Program Pantai Lestari
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1996 Tentang : Program Pantai Lestari
1996,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
2000,
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 Tentang : Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2000 Tentang : Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 614/Kpts-II/1999 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN CAMPURAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 614/Kpts-II/1999 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN CAMPURAN
1999,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 512/Kpts-II/1998 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR ROTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 512/Kpts-II/1998 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR ROTAN
1998,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 508/KPTS-IV/1998 TENTANG BESARNYA PROVISI SUMBERDAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN HASIL HUTAN KAYU
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 508/KPTS-IV/1998 TENTANG BESARNYA PROVISI SUMBERDAYA HUTAN (PSDH) PER SATUAN HASIL HUTAN KAYU
1998,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 132/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUT
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 132/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUT
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 132/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUT
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 132/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) SEBAGAI PENGGANTI DOKUMEN SURAT ANGKUTAN KAYU BULAT (SAKB), SURAT ANGKUTAN KAYU OLAHAN (SAKO) DAN SURAT ANGKUTAN HASIL HUT
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 070/Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN PULAU PIEH DAN PERAIRAN DISEKITARNYA SELUAS ± 39.900 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN DAERAH TINGK
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 070/Kpts-II/2000 TENTANG PENUNJUKAN PULAU PIEH DAN PERAIRAN DISEKITARNYA SELUAS ± 39.900 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN DAERAH TINGK
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 063/Kpts-II/2000 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA INSTANSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI WILAYAH DENGAN UNIT PERUM PERHUTANI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Nomor : 063/Kpts-II/2000 TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA INSTANSI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI WILAYAH DENGAN UNIT PERUM PERHUTANI
2000,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 255/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KELOMPOK HUTAN TESSO NILO YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN DAN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU SELUAS ± 38.576 (TIGA PULUH DEL
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 255/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN FUNGSI SEBAGIAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KELOMPOK HUTAN TESSO NILO YANG TERLETAK DI KABUPATEN PELALAWAN DAN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU SELUAS ± 38.576 (TIGA PULUH DEL
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.226/MENHUT-VI/2007 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU DI BIDANG JASA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (PHAPL)
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.226/MENHUT-VI/2007 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA LEMBAGA PENILAI INDEPENDEN (LPI) MAMPU DI BIDANG JASA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (PHAPL)
2007,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.83/Menhut-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK HUTAN SUNGAI MERANTI - SUNGAI KAPAS DI PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELUAS ± 101.355 (SERATUS SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) HEKTAR UNTUK ARAHAN LO
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.83/Menhut-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK HUTAN SUNGAI MERANTI - SUNGAI KAPAS DI PROVINSI JAMBI DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN SELUAS ± 101.355 (SERATUS SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) HEKTAR UNTUK ARAHAN LO
2005,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 48/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 48/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 70/KPTS-II/2001 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 44/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 33/KPTS-II/2003 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRIN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 44/Menhut-II/2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 33/KPTS-II/2003 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM ATAU HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN YANG TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PRIN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 43/Menhut-II/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8678/Kpts-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 4895/Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN US
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 43/Menhut-II/2004 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8678/Kpts-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 4895/Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN KELANGSUNGAN US
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 10031/Kpts-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6887/KPTS-II/2002 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 10031/Kpts-II/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 6887/KPTS-II/2002 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN,
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 8206/Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENYULUHAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 8206/Kpts-II/2002 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENYULUHAN KEHUTANAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8171/Kpts-II/2002 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2002 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 8171/Kpts-II/2002 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2002 TENTANG KRITERIA POTENSI HUTAN ALAM PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 7211/Kpts-II/2002 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN MASTER PLAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (MP-RHL) DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 7211/Kpts-II/2002 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN MASTER PLAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (MP-RHL) DAERAH
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6887/Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6887/Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6886/Kpts-II/2002 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH) PADA HUTAN PRODUKSI
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6886/Kpts-II/2002 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN (IPHH) PADA HUTAN PRODUKSI
2002,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6885/Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : 6885/Kpts-II/2002 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
2002,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi