Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING) DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAMAT TERA, PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING) DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA, PENGAMAT TERA, PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN, PENGAWAS KEMETROLOGIAN, DAN PENGUJI
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/M-DAG/PER/9/201741/M-DAG/PER/5/201 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/M-DAG/PER/9/201741/M-DAG/PER/5/201 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG STATUTA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG STATUTA AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 125/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/M-DAG/PER/8/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 125/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAH
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45/M-DAG/PER/7/2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI KEPADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, BADAN PENGUSAH
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMBERIAN PERIZINAN TERTENTU DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
2017,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi