Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 144/PMK.07 /2017 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 20 1 7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 144/PMK.07 /2017 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 20 1 7
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAWAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN KE DALAM ATAU KE LUAR DAERAH PABEAN INDONESIA
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BOMA BISMA INDRA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142jPMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG AT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142jPMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG AT
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 IPMK.08I2 0 17 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 IPMK.08I2 0 17 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANG
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I N DONESIA NOMOR 140 /PMK.03/20 17 TENTANG TATA CARA PENGECUALIA N PEMOTONGAN PAJAK PENG HASILAN ATAS HASIL I NVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINA N SOSIA L
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I N DONESIA NOMOR 140 /PMK.03/20 17 TENTANG TATA CARA PENGECUALIA N PEMOTONGAN PAJAK PENG HASILAN ATAS HASIL I NVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINA N SOSIA L
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI lURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI lURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9l TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9l TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 /PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 /PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
2016,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AMARTA KARYA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 136/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 136/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 . TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODA.L NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 . TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODA.L NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL
2016,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi