Total 23098 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 /PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 /PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBAYARAN RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 / PMK.03/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 118/ PMK.03/ 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 / PMK.03/ 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 118/ PMK.03/ 2016 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 /PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK PENATAUSAHA PENERUSAN PINJAMAN ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 /PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN JASA BANK PENATAUSAHA PENERUSAN PINJAMAN ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK. 02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 252/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK. 02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 252/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 /PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 /PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 1/PMK. 0 1/20 17 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.60/PMK. 0 1/20 16 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 1/PMK. 0 1/20 17 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.60/PMK. 0 1/20 16 TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.OS/2017 Menimbang TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.OS/2017 Menimbang TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK. 04/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK. 04/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN
2017,
PERATU R AN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMIZ.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN , INDIKATO R YAN G M ENCURIGAKAN , PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN / ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN , SERTA PENGENA AN SANKS! ADMINI STRATI F DA
PERATU R AN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMIZ.04/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENGAWASAN , INDIKATO R YAN G M ENCURIGAKAN , PEMBAWAAN UANG TUNAl DAN / ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN , SERTA PENGENA AN SANKS! ADMINI STRATI F DA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.06/2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.06/2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI BALAI LELANG
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK. 01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155/PMK. 01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 153 / PMK. 05 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 56 / PMK. 05 / 20 1 5 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 153 / PMK. 05 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 56 / PMK. 05 / 20 1 5 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 151/PMK .05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 151/PMK .05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.OlO/ 2017 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA . LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.OlO/ 2017 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA . LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/ PMK.08/ 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/ PMK.08/ 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/ PMK.010/201 7 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/ PMK.010/201 7 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMIZ. 05/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMIZ. 05/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi