Total 21671 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219 /PMK. 01/2015 . TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219 /PMK. 01/2015 . TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat NOMOR 218 / PMK. 06 / 20 15 TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN DOKUMEN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat NOMOR 218 / PMK. 06 / 20 15 TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN DOKUMEN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.05/2015 TENT ANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 1 3 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.05/2015 TENT ANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 1 3 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
2015,
PERA TU RAN MENTE RI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216 /PMK. 05/2015 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PERA TU RAN MENTE RI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216 /PMK. 05/2015 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215 /PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK, PROVINSI, DAN/ ATAU DAERAH LAIN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215 /PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK, PROVINSI, DAN/ ATAU DAERAH LAIN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DA
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214 /PMK.07/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/ PMK. 07 /2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214 /PMK.07/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/ PMK. 07 /2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 213 /PMK.07 /2015 ·' TENT ANG PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 213 /PMK.07 /2015 ·' TENT ANG PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.02/2015 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.02/2015 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK. 010/2015 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK. 010/2015 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIK
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK. 05/2015 TENT ANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK. 05/2015 TENT ANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANS
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 /PMK .010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 /PMK .010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 0 5 / PMK .04 / 2 0 1 5 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF B EA MASUK DALAM l
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 0 5 / PMK .04 / 2 0 1 5 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF B EA MASUK DALAM l
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 204 /PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 204 /PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK. 08/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK. 08/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.03/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.03/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
2015,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PEGA WAI NEG ERi SIPIL
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PEGA WAI NEG ERi SIPIL
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2011
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN N0MOR 30/PMK.010/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN N0MOR 30/PMK.010/2010
2010,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
2010,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi