Total 23370 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA
2011,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 96 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 134/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 134/KP/VI/1993 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
1993,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN DARAH
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2011,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2011,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 133/KP/VI/1993 Tentang Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 133/KP/VI/1993 Tentang Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri
1993,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 95 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 95 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 94 TAHUN 2015 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 94 TAHUN 2015 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/KP/VI/94 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/KP/VI/94 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Berikat
1994,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 93 TAHUN 2014 TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 93 TAHUN 2014 TENTANG SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL
2014,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 127/KP/VI/94 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE)
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 127/KP/VI/94 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE)
1994,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM. 92 TAHUN 2014 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PM. 92 TAHUN 2014 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 91 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULSI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONO
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 91 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 51 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME FORMULSI PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONO
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 90 TAHUN 2014 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 90 TAHUN 2014 TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 125/KP/VI/94 Tentang Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 125/KP/VI/94 Tentang Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya
1994,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 89 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 88 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN UKURAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBRANGAN DI LINTAS MERAK-BAKAUHENI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 88 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN UKURAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBRANGAN DI LINTAS MERAK-BAKAUHENI
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDEONSIA NOMOR PM 87 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDEONSIA NOMOR PM 87 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2014,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 86 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 86 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN SURABAYA
2014,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 118/MPP/KEP/2/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA K
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR : 118/MPP/KEP/2/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/KEP/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA K
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 117/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 117/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
2003,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
2010,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi