Total 23286 regulasi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP- 305J./2001 TANGGAL : 18 April 2001
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP- 305J./2001 TANGGAL : 18 April 2001
2001,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
2003,
PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-21/PJ/2003 tanggal 30 Januari 2003)
PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-21/PJ/2003 tanggal 30 Januari 2003)
2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-09/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-09/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI NOMOR 16 – 12/43/600.3/2003 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN TAGIHAN LISTRIK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA STANDAR MUTU PELAYANAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNTUK LA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI NOMOR 16 – 12/43/600.3/2003 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN TAGIHAN LISTRIK AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA STANDAR MUTU PELAYANAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA UNTUK LA
2003,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR : 04/DAGLU/KP/I/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI NOMOR : 04/DAGLU/KP/I/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 32/MPP/KEP/1/2003
2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR KEP- 5413/LK/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR KEP- 5413/LK/1999
1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-4499/LK/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP-4499/LK/2000
2000
KEPUTUSAN DJLK NOMOR KEP-2833/LK/2003
KEPUTUSAN DJLK NOMOR KEP-2833/LK/2003
2003
KEPUTUSAN DJLK NOMOR KEP-2833/LK/2003
KEPUTUSAN DJLK NOMOR KEP-2833/LK/2003
2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : Kep- 2833/LK/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : Kep- 2833/LK/2003
2003
KEPUTUSAN DJLK NOMOR KEP-2833/LK/2003
KEPUTUSAN DJLK NOMOR KEP-2833/LK/2003
2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : Kep- 2833/LK/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : Kep- 2833/LK/2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
2003
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003
2003
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003
2003
Keputusan Direktur Jenderal Lemb Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003
Keputusan Direktur Jenderal Lemb Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003
2003
Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003
Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003
2003
Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003 5 PEDOMAN PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN
Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003 5 PEDOMAN PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN
2003
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003 3 PANDUAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor : KEP - 2345/LK/2003 Tanggal : 14 April 2003 3 PANDUAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN
2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : KEP-2345/LK/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : KEP-2345/LK/2003 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN
2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP 1298/LK/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP 1298/LK/2000
2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM NOMOR: DJ.II/270/2004 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU DAKWAH PROGRAM MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH JAKARTA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM NOMOR: DJ.II/270/2004 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU DAKWAH PROGRAM MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IYAH JAKARTA
2004
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : KL.93/2/11-04 TENTANG PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO)
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR : KL.93/2/11-04 TENTANG PENETAPAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI KEAMANAN YANG DIAKUI (RECOGNIZED SECURITY ORGANIZATION/RSO)
2004
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F.1141-IZ.01.02 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI YANG DAPAT MENGGUNAKAN SMART CARD
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR : F.1141-IZ.01.02 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI YANG DAPAT MENGGUNAKAN SMART CARD
1994
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi