Total 23311 regulasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Administrasi Pejabat Negara
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Administrasi Pejabat Negara
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Eselon I: Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Eselon I: Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Eselon I: Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Eselon I: Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Personel TNI dan Polri
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Personel TNI dan Polri
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Perencanaan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Perencanaan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Data dan Informasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Data dan Informasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamana
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamana
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH
2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH
2001
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,
2016,
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA D. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA D. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA I. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA I. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA E. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA E. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA H. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatu
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA H. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatu
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA F. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA F. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA G. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA G. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK DIREKTORAT RUMAH SAKIT KHUSUS DAN SWASTA 1994
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK DIREKTORAT RUMAH SAKIT KHUSUS DAN SWASTA 1994
1994,
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
2011,
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT 2013
KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT 2013
2013
PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI 2012
PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI 2012
2012
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
2008,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi