Total 23313 regulasi
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 034 TAHUN 1999 TENTANG IURAN DAN UANG PANGKAL ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 034 TAHUN 1999 TENTANG IURAN DAN UANG PANGKAL ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA
1999
Lampiran Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 014 Tahun 1999
Lampiran Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 014 Tahun 1999
1999
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DI KPPU
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA DI KPPU
2006
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2016
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LAN
2017,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 3/9/KEP. PPATK/2004 TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 3/9/KEP. PPATK/2004 TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN
2004,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BIMAS KETAHANAN PANGAN / SEKRETARIS DEWAN KETAHANAN PENGAN NOMOR 03/SK/DKP/1/2003
KEPUTUSAN KEPALA BADAN BIMAS KETAHANAN PANGAN / SEKRETARIS DEWAN KETAHANAN PENGAN NOMOR 03/SK/DKP/1/2003
2003
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER (TOT) PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER (TOT) PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
2017,
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
2015
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA SECARA NON KAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERA UTARA SECARA NON KAS
2016
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
2015
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA
2017,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.64/ AJ .402/DRJD/2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.64/ AJ .402/DRJD/2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
2002,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN UANG PALSU NOMOT : Kep - 046 Tahun 2002
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN UANG PALSU NOMOT : Kep - 046 Tahun 2002
2002,
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR KEP-902/A/J.A./12/2004, NOMOR POL.; SKEP/924/XII/2004, NOMOR 6/91/KEP.GBI/2004 TAHUN 2004 TENTANG KERJA SAMA PENANGANAN T
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR KEP-902/A/J.A./12/2004, NOMOR POL.; SKEP/924/XII/2004, NOMOR 6/91/KEP.GBI/2004 TAHUN 2004 TENTANG KERJA SAMA PENANGANAN T
2004,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN
2017,
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2015
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45/KPU/II/2012 TENTANG LAPORAN PERIODIK DAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMILU KADA DAN WAKADA
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45/KPU/II/2012 TENTANG LAPORAN PERIODIK DAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMILU KADA DAN WAKADA
2012,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 332/KPU/VI/2010 TENTANG REGULASI PEMILUKADA
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 332/KPU/VI/2010 TENTANG REGULASI PEMILUKADA
2017,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 71/Kpts/KPU/2012 TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2012-2017
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 71/Kpts/KPU/2012 TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2012-2017
2012,
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 107 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA
KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 107 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN PRAMUKA
1999
PPS Nomor : 72/15/1/2004
PPS Nomor : 72/15/1/2004
2004
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR SE-007/A/JA/11/2004
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR SE-007/A/JA/11/2004
2004,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi