Total 23313 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2011 TENTANG KEBUN RAYA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2011 TENTANG KEBUN RAYA
2011,
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC INDONESIA AND THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC INDONESIA AND THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIN INDONESIA DAN MAJELIS ANTARPARLEMEN ASEAN (AIPA) MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN ESKRETARIAT AIPA DI JAKARTA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIN INDONESIA DAN MAJELIS ANTARPARLEMEN ASEAN (AIPA) MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN ESKRETARIAT AIPA DI JAKARTA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMRO 89 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMRO 89 TAHUN 2011
2011,
TERJEMAHAN NASKAH THE JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT
TERJEMAHAN NASKAH THE JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING KE INDONESIA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS (KONVENSI TENTANG PROTEKSI DAN PROMOSI KEANEKARAGAMAN EKSPRESI BUDAYA)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS (KONVENSI TENTANG PROTEKSI DAN PROMOSI KEANEKARAGAMAN EKSPRESI BUDAYA)
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2011
2011,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi