Total 23313 regulasi
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
2016,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
2016,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
2015,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan
2015,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan
2015,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
2015,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
2015,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
2015,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran
2015,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
2014,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
2014,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
2017,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pemberi Hibah
2014,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
2014,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya
2013,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
2013,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
2013,
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
2018,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
2005,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi