Total 23098 regulasi
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIK
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA PROGRAM KERJASAMA DENGAN INTERNATIONAL MONETARY FUND
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA PROGRAM KERJASAMA DENGAN INTERNATIONAL MONETARY FUND
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGKOORDINASIAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGKOORDINASIAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9 TAHUN 2003 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA TAHUN 2005
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERSIAPAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-9 TAHUN 2003 DAN PERINGATAN 50 TAHUN KONFERENSI ASIA-AFRIKA TAHUN 2005
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA,
2003,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA ATAU TINDAKAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PENYELESAIAN KEWAJ
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA ATAU TINDAKAN HUKUM KEPADA DEBITUR YANG TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PENYELESAIAN KEWAJ
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
2002,
NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 22 OKTOBER 2002 TENTANG KOORDINASI INTELIJEN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 22 OKTOBER 2002 TENTANG KOORDINASI INTELIJEN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
2002,
NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 22 OKTOBER 2002 TENTANG KOORDINASI INTELIJEN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 22 OKTOBER 2002 TENTANG KOORDINASI INTELIJEN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2002
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2002
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PENINGKATAN LANGKAH KOMPREHENSIF DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN MASALAH ACEH
2002,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYEDIAAN DAN PELAYANAN BAHAN BAKAR MINYAK
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYEDIAAN DAN PELAYANAN BAHAN BAKAR MINYAK
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PENERTIBAN REKENING DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN MASALAH
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU SABANG MENJADI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
2000,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM AKSI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
1999,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PASCA JAJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR
1999,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMNR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMNR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH
1999,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi