Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23286 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2010,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999
2001,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRATIK SRI LANKA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1997,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH ENAM KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 19
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG TIM EVALUASI PENGADAAN
1995,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRASI SRI LANKA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2008,
Bank Indonesia
LAMPIRAN Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31/PBI/2008 tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
2008,
Bank Indonesia
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31/PBI/2008 tanggal 7 Oktober 2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
2008,
Bank Indonesia
SURAT EDARAN Kepada SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA
2008,
Bank Indonesia
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) PBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI 10/19/PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
2008,
Bank Indonesia
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 25 /PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/19/PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
2008,
Bank Indonesia
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
2018,
Komisi Pemilihan Umum
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
2018,
Komisi Pemilihan Umum
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
1945,
Presiden dan Wakil Presiden
PBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/10/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI JAWA TENGAH
2009,
Bank Indonesia
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 27 /PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/10/PBI/2006 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT BANK PASCA BENCANA ALAM DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN DAERAH SEKITARNYA DI PROPINSI
2009,
Bank Indonesia
FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) PERATURAN BANK INDONESIA NO. 11/28/PBI/2009 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
2009,
Bank Indonesia
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 28 /PBI/2009 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM
2009,
Bank Indonesia
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) PBI TENTANG PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM
2009,
Bank Indonesia
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 26 /PBI/2009 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN STRUCTURED PRODUCT BAGI BANK UMUM
2009,
Bank Indonesia
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/ 25 /PBI/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
2009,
Bank Indonesia
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) PBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NO.5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM
2009,
Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah Frequently Asked Question
2009,
Bank Indonesia
Halaman Awal
441
442
443
444
445
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari