Total 23286 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BONE BOLANGO, KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO UTARA, KABUPATEN POHUWATO, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN CIANJUR, KABU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN BONE BOLANGO, KABUPATEN GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO UTARA, KABUPATEN POHUWATO, KABUPATEN PEMALANG, KABUPATEN CIANJUR, KABU
2013,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN WILAYAH SUNGAI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN WILAYAH SUNGAI
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 1986 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DAN RUANG UDARA DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DAN NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI DAERAH ASAL DAN DAERAH TRANSMIGRASI
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1996 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KESEHATAN NASIONAL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG HARI OTONOMI DAERAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1996 TENTANG HARI OTONOMI DAERAH
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1993 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1994
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELANDA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. LAMICITRA NUSANTARA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT. LAMICITRA NUSANTARA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI DAN WAKIL MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009-2014
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KESEHATAN CALON MENTERI DAN WAKIL MENTERI UNTUK PEMERINTAHAN TAHUN 2009-2014
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PENERBITAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH MENGENAI PELAYARAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH MENGENAI PELAYARAN
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PENANG -MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1994 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PENANG -MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013
2013,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA CONSUMERS INTERNATIONAL (KONSUMEN INTERNASIONAL)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA CONSUMERS INTERNATIONAL (KONSUMEN INTERNASIONAL)
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2010,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi