Total 23286 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMNA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMNA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMO
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROTECTION AND ENFORCEMENT OF COPYRIGHT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROTECTION AND ENFORCEMENT OF COPYRIGHT
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (PROTOKOL MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (PROTOKOL MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA)
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1996 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1996 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN SANDIMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN SANDIMAN
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1994 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1994 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO COOPERATION IN FISHERIES
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO COOPERATION IN FISHERIES
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1998
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SONGKHLA, THAILAND SELATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SONGKHLA, THAILAND SELATAN
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1994 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1994 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMENUHAN KEKUATAN POKOK MINIMAL ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2010 – 2014
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMENUHAN KEKUATAN POKOK MINIMAL ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2010 – 2014
2011,
KEPUTUSAN PRRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHU
KEPUTUSAN PRRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHU
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ONGKOS NAIK HAJI INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG BADAN PENGELOLA DANA ONGKOS NAIK HAJI INDONESIA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KHARTOUM, SUDAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KHARTOUM, SUDAN
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, BESERTA PROTOCOL-NYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, BESERTA PROTOCOL-NYA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LIMA, PERU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LIMA, PERU
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL, BESERTA PROTOKOLNYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL, BESERTA PROTOKOLNYA
1994,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi