Total 23890 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PENELITI
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN DOSEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1997
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LISABON, PORTUGAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LISABON, PORTUGAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2001
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2001
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2000 TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN USAHA PETERNAKAN AYAM RAS
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2000,
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 19 /PBI/2008 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
2008,
Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/18/PBI/2008 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/17/PBI/2008 TENTANG PRODUK BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH
2008,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/16/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH
2008,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi