Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23215 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP KEMBANGAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
1995,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1994 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG TIMUR DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON EARLY NOTIFICATION OF A NUCLEAR ACCIDENT
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ESTONIA TENTANG KERJASAMA KEBUDAYAAN
2002,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SISINEMI-SANAM SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA PROF. IR. HERMAN JOHANNES
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1995
1995,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AN AMENDMENT OF ARTICLE VI OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL
2002,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK GAS NATUNA
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI KERJASAMA PARIWISATA INDONESIA - SINGAPURA
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1993 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1994
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE FRAMEWORK AGREEMENT ON THE ASEAN INVESTMENT AREA (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA KAWASAN INVESTASI ASEAN)
2002,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN JALAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S RUAS LENTENG AGUNG-KAMPUNG RAMBUTAN SEBAGAI JALAN TOL, PENAMBAHAN RAMP KELUAR DARI JALAN TOL JAGORAWI DI PASAR REBO (RAMP PASAR REBO) MENUJU JAL
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA HANG NADIM BATAM
1995,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1994 TENTANG HARI GURU NASIONAL
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1993 TENTANG PENAMBAHAN RAMP TOL SENTUL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
2002,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1996 TENTANG DEWAN KELAUTAN NASIONAL
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1993 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA BIASA, DAN SEKRETARIS JENDERAL AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 8 SANITARY AND PHYTOSANITARYMEASURES TO IMPLEMENT THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PROTOKOL 8 KETENTUAN-KETENTUAN DI BIDANG SANITAS
2002,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHU
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
414
415
416
417
418
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari