Total 23890 regulasi
KEPUTTTSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 065 / KMA / SK / V /2012 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM ASISTENSI ATAS TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI YUDISIAL
KEPUTTTSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 065 / KMA / SK / V /2012 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM ASISTENSI ATAS TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI YUDISIAL
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 064 /KMA/SK/V/ 12012 TENTAANNGG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA Drs. SOEMARMO HADI SAPUTRO, M.Si
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 064 /KMA/SK/V/ 12012 TENTAANNGG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA Drs. SOEMARMO HADI SAPUTRO, M.Si
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 063 /KMA/SIVV/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA MURDOKO, SH
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 063 /KMA/SIVV/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA MURDOKO, SH
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ORGANISATION FOR INDIAN OCEAN MARINE AFFAIRS COOPERATION (IOMAC)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ORGANISATION FOR INDIAN OCEAN MARINE AFFAIRS COOPERATION (IOMAC)
1993,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 062 /KMA/SK/V/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA AHMAD RIDWAN BIN ALWI HUSAIN ALIAS CIWANG, DKK
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 062 /KMA/SK/V/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA AHMAD RIDWAN BIN ALWI HUSAIN ALIAS CIWANG, DKK
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1998
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN SENI DAN BUDAYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN SENI DAN BUDAYA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/KMA/SK/V/2015
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/KMA/SK/V/2015
2015,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT
1999,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR059/KMA/SK/V/2012
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR059/KMA/SK/V/2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION (NUMBER 87) CONCERNING FREEDOM OF ASSOCIATION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE (KONVENSI NOMOR 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK UNTUK BERORG
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1998
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1998
1998,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi