Total 23215 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1996 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TAHUN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1996 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TAHUN
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENTS (PTA)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENTS (PTA)
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BITUNG, PALU,UNAAHA, BOBONARO, BAUCAU, MALANG, CIBINONG, TIGARAKSA DAN PANDAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BITUNG, PALU,UNAAHA, BOBONARO, BAUCAU, MALANG, CIBINONG, TIGARAKSA DAN PANDAN
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BRATISLAVA, SLOWAKIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BRATISLAVA, SLOWAKIA
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1989
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1989
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN INFORMAL PARA KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN INFORMAL PARA KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1995L
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1995L
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1994 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL MERUYA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1994 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL MERUYA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG BADAN PENGENDALI BIMAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG BADAN PENGENDALI BIMAS
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1994 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL KALIHURIP DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIP TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1994 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL KALIHURIP DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIP TOL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH SEMBILAN BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK ON MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS (PERJANJIAN KERANGKA ASEAN TENTANG PENGATURAN SALING PENGAKUAN)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK ON MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENTS (PERJANJIAN KERANGKA ASEAN TENTANG PENGATURAN SALING PENGAKUAN)
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESMENTS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESMENTS
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KALIMATAN TENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KALIMATAN TENGAH
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANDES - KEBOMAS SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN TANDES - KEBOMAS SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON ASSISTANCE IN THE CASE OF A NUCLEAR ACCIDENT OR RADIOLOGICAL EMERGENCY
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON ASSISTANCE IN THE CASE OF A NUCLEAR ACCIDENT OR RADIOLOGICAL EMERGENCY
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN JASA KEUANGAN PAKET K
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PELAKSANAAN KOMITMEN JASA KEUANGAN PAKET K
2002,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi