Total 23207 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN EMINENT PERSONS GROUP INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN EMINENT PERSONS GROUP INDONESIA
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL, NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1996 TENTANG PEMBUATAN MOBIL, NASIONAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUID NATURAL GAS TANGGUH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUID NATURAL GAS TANGGUH
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1997
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG HARI KONSTITUSI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG HARI KONSTITUSI
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI KELAUTAN DUNIA (WORLD OCEAN CONFERENCE) TAHUN 2009
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN JANGLI KALIGAWE SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL, SERTA PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL RUAS JALAN TOL, SRONDOL - J
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN JANGLI KALIGAWE SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL, SERTA PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL RUAS JALAN TOL, SRONDOL - J
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI, KEJAKSAAN NEGERI ANDOOLO, KEJAKSAAN NEGERI SEI RAMPAH, KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU, KEJAKSAAN NEGERI PASARWAJO, DAN KEJAKSAAN NEGERI OELAMASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI, KEJAKSAAN NEGERI ANDOOLO, KEJAKSAAN NEGERI SEI RAMPAH, KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU, KEJAKSAAN NEGERI PASARWAJO, DAN KEJAKSAAN NEGERI OELAMASI
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SUKA MAKMUE, KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE, KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI, KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG, KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO, DAN KEJAKSAAN NEGERI SINGAP
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SUKA MAKMUE, KEJAKSAAN NEGERI BLANGPIDIE, KEJAKSAAN NEGERI WANGI-WANGI, KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG, KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO, DAN KEJAKSAAN NEGERI SINGAP
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1999
1999,
`KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY
`KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AMENDED CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AMENDED CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH)
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AMENDED CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AMENDED CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MOBILE SATELLITE ORGANIZATION (KONVENSI TENTANG ORGANISASI SATELIT BERGERAK INTERNASIONAL YANG TELAH DIUBAH)
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG
1998,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi