Total 23207 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN, KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI, KEJAKSAAN NEGERI KOBA, KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO, KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA, KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA, KEJAKSAAN NEGER
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PARINGIN, KEJAKSAAN NEGERI TOBOALI, KEJAKSAAN NEGERI KOBA, KEJAKSAAN NEGERI LABUAN BAJO, KEJAKSAAN NEGERI LASUSUA, KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA, KEJAKSAAN NEGER
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA GAJI BAGI PEGAWAI DAERAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN DANA GAJI BAGI PEGAWAI DAERAH
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG HARI FILM NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG HARI FILM NASIONAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PLUMBON - KANCI SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PLUMBON - KANCI SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
2009,
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 24 Tahun 2009 TANGGAL : 15 September 2009 ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 24 Tahun 2009 TANGGAL : 15 September 2009 ANGGARAN DASAR GERAKAN PRAMUKA
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG HARI MENANAM POHON INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG HARI MENANAM POHON INDONESIA
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA TEBING TINGGI, KOTA BINJAI, DAN KABUPATEN BOGOR
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PASUKAN SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED LOLICE UNIT/FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIANDIDARFUR, SUDAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PENAMBAHAN PASUKAN SATUAN TUGAS UNIT POLISI BERSERAGAM (FORMED LOLICE UNIT/FPU) INDONESIA DALAM MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIANDIDARFUR, SUDAN
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA BANK INDONESIA DI BIDANG PENGENDALIANMONETER
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA BANK INDONESIA DI BIDANG PENGENDALIANMONETER
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG HARI JADI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN KANTOR SEKSI KEPENTINGAN (INTEREST SECTION) REPUBLIK INDONESIA DI LISBON, PORTUGAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN KANTOR SEKSI KEPENTINGAN (INTEREST SECTION) REPUBLIK INDONESIA DI LISBON, PORTUGAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG IMPOR KAPAL NIAGA DAN KAPAL IKAN DALAM KEADAAN BARU DAN BUKAN BARU
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI NGABANG
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI-FUNGSI YUDIKATIF DAR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAHAN YANG TEGAS ANTAR FUNGSI-FUNGSI YUDIKATIF DAR
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG PERDAGANGAN CENGKEH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG PERDAGANGAN CENGKEH
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI, PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU, PENGADILAN NEGERI ANDOOLO, DAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI, PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU, PENGADILAN NEGERI ANDOOLO, DAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO
2009,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi