Total 23207 regulasi
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 069/KMA/SK/V/2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DAN PEGAWAI
2009,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 068 A/KMA/SKN/V /2008 Tentang PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA PASCA SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 068 A/KMA/SKN/V /2008 Tentang PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA PASCA SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL
1999,
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 067/KMA/SK/V/2012
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 067/KMA/SK/V/2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1989
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1989
1989,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1998 TENTANG HARI JADI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1998 TENTANG HARI JADI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN KESELURUHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 UNTUK DPR, DPRD I, DAN DPRD II SECARA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN KESELURUHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 UNTUK DPR, DPRD I, DAN DPRD II SECARA NASIONAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHANMONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN, 1992 (PROTOKOLMONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN, 1992)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHANMONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN, 1992 (PROTOKOLMONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN, 1992)
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE PENILAIAN INDEPENDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE PENILAIAN INDEPENDEN
1999,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLlK INDONESIA NOMOR : O66 /KMA/SK/V/2012 TENTANG PENGANGKATAN PANITEM MUDA PIDANA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLlK INDONESIA NOMOR : O66 /KMA/SK/V/2012 TENTANG PENGANGKATAN PANITEM MUDA PIDANA MILITER DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
1999,
KEPUTTTSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 065 / KMA / SK / V /2012 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM ASISTENSI ATAS TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI YUDISIAL
KEPUTTTSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor: 065 / KMA / SK / V /2012 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM ASISTENSI ATAS TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA KERJA SAMA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KOMISI YUDISIAL
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 064 /KMA/SK/V/ 12012 TENTAANNGG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA Drs. SOEMARMO HADI SAPUTRO, M.Si
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 064 /KMA/SK/V/ 12012 TENTAANNGG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA Drs. SOEMARMO HADI SAPUTRO, M.Si
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 063 /KMA/SIVV/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA MURDOKO, SH
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 063 /KMA/SIVV/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA MURDOKO, SH
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ORGANISATION FOR INDIAN OCEAN MARINE AFFAIRS COOPERATION (IOMAC)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ORGANISATION FOR INDIAN OCEAN MARINE AFFAIRS COOPERATION (IOMAC)
1993,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi