Total 23890 regulasi
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1997
PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1967
PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1967
1967
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH-DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH-DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
2000
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
1999
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1986 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1986
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
2003
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
2005
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
2005
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH YANG DIKELUARKAN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
2001
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJE
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJE
2000
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERPASARAN SWASTA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERPASARAN SWASTA DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2002
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN1998 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN1998 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
1998
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3069/ 2003 TENTANG KELURAHAN SASARAN PENEMPATAN KOMPUTER PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3069/ 2003 TENTANG KELURAHAN SASARAN PENEMPATAN KOMPUTER PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2003
2003
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 169/2001 Tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PANTAI BERSIH – LAUT LESTARI DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 169/2001 Tentang PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PANTAI BERSIH – LAUT LESTARI DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2001
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2200/ 2002 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) TAHUN 2003 DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2200/ 2002 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) TAHUN 2003 DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2002
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1923 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1923 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2001
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1871 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI SALURAN JALAN KEPU TIMUR SISI BARAT KELURAHAN KEMAYORAN, KECAMATAN KEMAYORAN,
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1871 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI SALURAN JALAN KEPU TIMUR SISI BARAT KELURAHAN KEMAYORAN, KECAMATAN KEMAYORAN,
2001
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1870 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ SALURAN JALAN JATI PINGGIR SAMPAI DENGAN JALAN K.S TUBUN KELURAHAN PETAMBURAN, KECAMATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1870 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ SALURAN JALAN JATI PINGGIR SAMPAI DENGAN JALAN K.S TUBUN KELURAHAN PETAMBURAN, KECAMATAN
2001
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1869 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/SALURAN JALAN KEPU BARAT SISI TIMUR KELURAHAN KEMAYORAN, KECAMATAN KEMAYORAN, KOTAMADYA JA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1869 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/SALURAN JALAN KEPU BARAT SISI TIMUR KELURAHAN KEMAYORAN, KECAMATAN KEMAYORAN, KOTAMADYA JA
2001
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1868 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ PELEBARAN JALAN SIMPANG PURI KEMBANGAN KEDOYA RAYA, KELURAHAN, KEDOYA SELATAN, KECAMATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1868 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/ PELEBARAN JALAN SIMPANG PURI KEMBANGAN KEDOYA RAYA, KELURAHAN, KEDOYA SELATAN, KECAMATAN
2001
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1867 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN /PELEBARAN JALAN SIMPANG PETA UTARA KELURAHAN KALIDERES DAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERE
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1867 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN /PELEBARAN JALAN SIMPANG PETA UTARA KELURAHAN KALIDERES DAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERE
2001
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1866 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN SIMPANG PALMERAH/RAWA BELONG, KELURAHAN PALMERAH DAN SUKABUMI UTARA, KECAM
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1866 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN SIMPANG PALMERAH/RAWA BELONG, KELURAHAN PALMERAH DAN SUKABUMI UTARA, KECAM
2001
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1865 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI GROGOL MULAI DARI JALAN PALMERAH BARAT SAMPAI DENGAN JALAN PATAL SENAYAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1865 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI GROGOL MULAI DARI JALAN PALMERAH BARAT SAMPAI DENGAN JALAN PATAL SENAYAN
2001
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1750 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN TEMBUS DARl OUTER RING ROAD MENUJU GARUDA AVIATION TRAINING (GAT) KELURAHA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1750 TAHUN 2001 TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PELEBARAN JALAN TEMBUS DARl OUTER RING ROAD MENUJU GARUDA AVIATION TRAINING (GAT) KELURAHA
2001
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi