Total 23207 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 1999
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 1999 TENTANG PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 1999 TENTANG PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA
1999,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/KMA/SK/VIII/2016
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/KMA/SK/VIII/2016
2016,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
1999,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/KM/SK/VIII/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/KM/SK/VIII/2011
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 1999 TENTANG PEMBETUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 1999 TENTANG PEMBETUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
1999,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/KMA/SK/VIII/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/KMA/SK/VIII/2011
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 1999 TENTANG TIM KEBIJAKAN REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 1999 TENTANG TIM KEBIJAKAN REFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 1999 TENTANG BAHAN PELEDAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 1999 TENTANG BAHAN PELEDAK
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SEMARANG, BANDUNG, DAN MEDAN MENJADI UNIVERSITAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SEMARANG, BANDUNG, DAN MEDAN MENJADI UNIVERSITAS
1999,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/IX/2012
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/IX/2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 1998
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 183 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1999
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 19
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 19
1999,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VII/2018
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VII/2018
2018,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENINGKATAN KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI)
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 1999 TENTANG PENENTUAN DAN PEROLEHAN KURSI HASIL PEMILIHAN UMUM 1999 UNTUK DPRD I PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, DPRD II KABUPATEN PIDIE DAN ACEH UTARA
1999,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VIII/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/KMA/SK/VIII/2011
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 121 / KMA/SK/IX/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA JHONY BIN HUSEN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 121 / KMA/SK/IX/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA JHONY BIN HUSEN
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL
1999,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi