Total 23207 regulasi
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMA/SK/IX/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/KMA/SK/IX/2011
2011,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 133 /KMA/SK/X/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA H. MOH. ROIS AL HUKAMAH
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 133 /KMA/SK/X/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA H. MOH. ROIS AL HUKAMAH
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMA/SK/VII/2016
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMA/SK/VII/2016
2016,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMA/SK/VII/2018
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/KMA/SK/VII/2018
2018,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR132/KMA/SK/X/2012 TENTANG PENETAPAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN TINGGIAIEGERI
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR132/KMA/SK/X/2012 TENTANG PENETAPAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN TINGGIAIEGERI
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/KMA/SKB/X/2012
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131/KMA/SKB/X/2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1998 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1998 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 138 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 138 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/KMA/SK/VIII/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/KMA/SK/VIII/2011
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINASI
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN THE UNITED NATIONS CONVENTIONS TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA (KONVENSI PERSERIKATAN BA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN THE UNITED NATIONS CONVENTIONS TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA (KONVENSI PERSERIKATAN BA
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/KMA/SK/VII/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/KMA/SK/VII/2011
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
1998,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126/KMA/SK/VII/2011
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126/KMA/SK/VII/2011
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi