Total 23890 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERABFAB JARAK JAUH
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERABFAB JARAK JAUH
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKURAN PENYEBERANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKURAN PENYEBERANGAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT, TENAGA PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN, DAN LINGKUNGAN KERJA PELAYARAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PELAUT, TENAGA PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN, DAN LINGKUNGAN KERJA PELAYARAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI
2019,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA ASAM SULFAT PEKAT TEKNIS SECARA WAJIB
2019,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DALAM RANGKA PERDAGANGAN PERBATASAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DALAM RANGKA PERDAGANGAN PERBATASAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2019,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN
2019,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT
2019,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAMANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAMANAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
2019,
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018-2019
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018-2019
2019,
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENCEGAH DAN/ATAU MENANGGULANGI KEJAH
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGAWASAN KEIMIGRASIAN UNTUK MENCEGAH DAN/ATAU MENANGGULANGI KEJAH
2019,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERMEN-KP/2019 TENTANG OBAT IKAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERMEN-KP/2019 TENTANG OBAT IKAN
2019,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGOLAHAN IKAN TUNA
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGOLAHAN IKAN TUNA
2019,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PERMEN-KP/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33/PERMEN-KP/2015 TENTANG UNIT KERJA MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/PERMEN-KP/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33/PERMEN-KP/2015 TENTANG UNIT KERJA MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2019,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/PERMEN-KP/2019 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/PERMEN-KP/2019 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
2019,
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BONDOWOSO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BONDOWOSO PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2019,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi