Total 23890 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK.05/2019 TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 14 TENTANG AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK.05/2019 TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 14 TENTANG AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK.05/2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.03/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92/PMK.03/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG
2019,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.06/2019 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.06/2019 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS I
2019,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.010/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 27 /PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.010/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 27 /PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
2019,
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
2019,
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2019,
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
2019,
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME
2019
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK GURU, DOSEN, TENAGA KESEHATAN, DAN PENYULUH PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK GURU, DOSEN, TENAGA KESEHATAN, DAN PENYULUH PERTANIAN
2019,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK
2019,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA DAN TARUNA SEKOLAH KEDINASAN TAHUN 2019
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA DAN TARUNA SEKOLAH KEDINASAN TAHUN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
2019,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN EVALUASI
2019,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2019,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2019
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2019
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG
2019,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
2019,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi