Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3257 regulasi
PERATURAN NOMOR VIII.A.2: INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT DI PASAR MODAL
PERATURAN NOMOR VIII.A.2: INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT DI PASAR MODAL
2002,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-17/PM/2002 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-17/PM/2002 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
2002,
PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
2002,
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 02 /PM/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 02 /PM/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH
2003,
PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I-B : TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN SAHAM DI BURSA
PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I-B : TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN SAHAM DI BURSA
2000,
PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
2000,
PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
2002,
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP- 09/BL/2006 TENTANG PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP- 09/BL/2006 TENTANG PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
2006,
FORMULIR NOMOR : V.D.10-2 LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN
FORMULIR NOMOR : V.D.10-2 LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN
2010,
CONTOH-CONTOH TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
CONTOH-CONTOH TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
2010,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden
1966,
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VI/MPRS/1965 TENTANG BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DIBIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VI/MPRS/1965 TENTANG BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DIBIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
196,
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VIII/MPRS/1965 TENTANG PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VIII/MPRS/1965 TENTANG PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
1965,
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: I/MPRS/1960 TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: I/MPRS/1960 TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA
1960,
Ketetapan MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : II/MPRS/1960 TENTANG GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969
Ketetapan MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : II/MPRS/1960 TENTANG GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969
1960,
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1999 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1999 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
1999,
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2001 TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2001 TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2001,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 TENTANG VISI INDONESIA MASA DEPAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 TENTANG VISI INDONESIA MASA DEPAN
2001,
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMU
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMU
2002,
SALINAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR\058/KMA/SK/V/2012
SALINAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR\058/KMA/SK/V/2012
2012,
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2012,
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2012,
MAHK,AMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK
MAHK,AMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/KMA/SK/IV/2015
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/KMA/SK/IV/2015
2015,
Regulasi per halaman: