Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3257 regulasi
SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 1973
SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 1973
1973,
SURAT EDARAN/INSTRUKSI NOMOR 02 TAHUN 1972
SURAT EDARAN/INSTRUKSI NOMOR 02 TAHUN 1972
1972,
SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 1971
SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 1971
1971,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1970
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1970
1970,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1969
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1969
1969,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1968
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1968
1968,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1966
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1966
1966,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1965
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1965
1965,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1963
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1963
1963,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1962
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1962
1962,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1961
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1961
1961,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1960
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1960
1960,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1955
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1955
1955,
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1954
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 1954
1954,
SURAT EDARAN 2 TAHUN 1953
SURAT EDARAN 2 TAHUN 1953
1953,
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)
2018,
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2020,
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP SURAT KETERANGAN DI LUAR PERKARA
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP SURAT KETERANGAN DI LUAR PERKARA
2019,
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
2017,
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADIL
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADIL
2016,
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BARANG BUKTI KAPAL DALAM PERKARA PIDANA PERIKANAN
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BARANG BUKTI KAPAL DALAM PERKARA PIDANA PERIKANAN
2015,
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN SECARA KOLEKTIF
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN SECARA KOLEKTIF
2013,
SURAT EDARAN NOMOE 01 TAHUN 2012 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
SURAT EDARAN NOMOE 01 TAHUN 2012 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
2012,
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG PEMBANTARAN (STULTING) TENGGANG WAKTU PENAHANAN BAGI TERDAKWA YANG DIRAWAT-NGINAP DI RUMAH SAKIT DI LUAR RUMAH TAHANAN NEGARA ATAS IZIN INSTANSI YANG BERWENANG MENAHAN
SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG PEMBANTARAN (STULTING) TENGGANG WAKTU PENAHANAN BAGI TERDAKWA YANG DIRAWAT-NGINAP DI RUMAH SAKIT DI LUAR RUMAH TAHANAN NEGARA ATAS IZIN INSTANSI YANG BERWENANG MENAHAN
1989,
Regulasi per halaman: