Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3412 regulasi
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 AHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 AHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
2016,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH
2016,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN
2016,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
2016,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
2017,
PUTUSAN Nomor 460 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
PUTUSAN Nomor 460 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
2017,
PUTUSAN NOMOR 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
PUTUSAN NOMOR 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
2017,
PUTUSAN NOMOR 12P/HUM/2017
PUTUSAN NOMOR 12P/HUM/2017
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI
2017,
KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF NOMOR KEP-023/LPS/III/2006 TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM
KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF NOMOR KEP-023/LPS/III/2006 TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM
2006,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
2017,
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPGAWAIAN NEGARA NOMOR 04/SE/1980
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPGAWAIAN NEGARA NOMOR 04/SE/1980
1980,
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMO3 03/SE/1976
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMO3 03/SE/1976
1976,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGEMBANGAN DAN APLIKASI MATERIAL BIOKOMPATIBEL IMPLAN ORTHOPEDI
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGEMBANGAN DAN APLIKASI MATERIAL BIOKOMPATIBEL IMPLAN ORTHOPEDI
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KEBUN RAYA INDONESIA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KEBUN RAYA INDONESIA
2017,
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 02/SE/1980
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 02/SE/1980
1980,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
2018,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2018,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2018,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
2017,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LAN
2017,
Regulasi per halaman: