Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3412 regulasi
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 2 / PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP 50.000 TAHUN EMISI 1999
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 2 / PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP 50.000 TAHUN EMISI 1999
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/1/PBI/1999 TENTANG FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/1/PBI/1999 TENTANG FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
1999,
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA no.31/178/KEP/DIR TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA no.31/178/KEP/DIR TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
1998,
Lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/Kep/Dir TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
Lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/Kep/Dir TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
1998,
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/KEP/DIR TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/KEP/DIR TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
1998,
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tentang PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tentang PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
1998,
Surat Keputusan Direksi nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif
Surat Keputusan Direksi nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif
199,
Surat Edaran nomor SE 31/16/UPPB tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
Surat Edaran nomor SE 31/16/UPPB tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
1998,
Surat Edaran nomor SE 31/11/UPPB tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
Surat Edaran nomor SE 31/11/UPPB tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
1998,
Surat Edaran Direksi nomor 21/22/BPPP tentang Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Surat Edaran Direksi nomor 21/22/BPPP tentang Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/19/BPPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga Negara Asing
Surat Edaran Direksi nomor 21/19/BPPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga Negara Asing
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur dan Debitur Grup Serta Pengurus, Pemegang Saham dan Keluarganya
Surat Edaran Direksi nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur dan Debitur Grup Serta Pengurus, Pemegang Saham dan Keluarganya
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/17/BPPP tentang Pengertian Modal Sendiri Bagi Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB)
Surat Edaran Direksi nomor 21/17/BPPP tentang Pengertian Modal Sendiri Bagi Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB)
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/16/BPPP tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Direksi nomor 21/16/BPPP tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/15/BPPP tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Direksi nomor 21/15/BPPP tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/10/UKU tentang Penjamin Emisi Efek
Surat Edaran Direksi nomor 21/10/UKU tentang Penjamin Emisi Efek
1989,
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
1997,
Keputusan Kepala Badpedal No. 47 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
Keputusan Kepala Badpedal No. 47 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
2001,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL
2001,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-18 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-18 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1999,
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019
2018,
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
2018,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
2018,
Regulasi per halaman: