Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3273 regulasi
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/8/PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/8/PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/7/PBI/1999 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/7/PBI/1999 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 1/6/PBI/1999 TENTANG PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 1/6/PBI/1999 TENTANG PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/ 5/PBI/1999 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/ 5/PBI/1999 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 4 /PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 4 /PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 2 / PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP 50.000 TAHUN EMISI 1999
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 2 / PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP 50.000 TAHUN EMISI 1999
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/1/PBI/1999 TENTANG FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/1/PBI/1999 TENTANG FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
1999,
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA no.31/178/KEP/DIR TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA no.31/178/KEP/DIR TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
1998,
Lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/Kep/Dir TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
Lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/Kep/Dir TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
1998,
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/KEP/DIR TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/KEP/DIR TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
1998,
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tentang PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tentang PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
1998,
Surat Keputusan Direksi nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif
Surat Keputusan Direksi nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif
199,
Surat Edaran nomor SE 31/16/UPPB tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
Surat Edaran nomor SE 31/16/UPPB tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
1998,
Surat Edaran nomor SE 31/11/UPPB tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
Surat Edaran nomor SE 31/11/UPPB tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
1998,
Surat Edaran Direksi nomor 21/22/BPPP tentang Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Surat Edaran Direksi nomor 21/22/BPPP tentang Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/19/BPPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga Negara Asing
Surat Edaran Direksi nomor 21/19/BPPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga Negara Asing
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur dan Debitur Grup Serta Pengurus, Pemegang Saham dan Keluarganya
Surat Edaran Direksi nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur dan Debitur Grup Serta Pengurus, Pemegang Saham dan Keluarganya
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/17/BPPP tentang Pengertian Modal Sendiri Bagi Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB)
Surat Edaran Direksi nomor 21/17/BPPP tentang Pengertian Modal Sendiri Bagi Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB)
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/16/BPPP tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Direksi nomor 21/16/BPPP tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/15/BPPP tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Direksi nomor 21/15/BPPP tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/10/UKU tentang Penjamin Emisi Efek
Surat Edaran Direksi nomor 21/10/UKU tentang Penjamin Emisi Efek
1989,
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
1997,
Keputusan Kepala Badpedal No. 47 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
Keputusan Kepala Badpedal No. 47 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
2001,
Regulasi per halaman: