Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10217 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.2043-KP.04.12 TAHUN 2004
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.2043-KP.04.12 TAHUN 2004
2005,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.111-PR.09.03 TAHUN 2005
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.111-PR.09.03 TAHUN 2005
2005,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.23-PR.09.02 TAHUN 2004
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.23-PR.09.02 TAHUN 2004
2004,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.38-PW.07.02 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.38-PW.07.02 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
2004,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11-HT.04.02 TAHUN 2004 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKU
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11-HT.04.02 TAHUN 2004 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKU
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01.PR.07.04 TAHUN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01.PR.07.04 TAHUN 2004
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01-1Z.01.10 TAHUN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01-1Z.01.10 TAHUN 2004
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11.PR.07.06 TAHUN 2003
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11.PR.07.06 TAHUN 2003
2003,
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C. 26 -HN.05.01 Tahun - 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C. 26 -HN.05.01 Tahun - 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2003,
INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.359.KP.04-11 Tahun 2002 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DIBIDANG HAK ASASI MANUSIA PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.359.KP.04-11 Tahun 2002 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DIBIDANG HAK ASASI MANUSIA PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.04-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.04-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.843-KP.04.11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.843-KP.04.11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN
1993,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.10-PR.07.03 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TAHANAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.10-PR.07.03 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TAHANAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
1996,
KEPUTUSAN MENTERI KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN LAIN
KEPUTUSAN MENTERI KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN LAIN
1991,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-HC.01.10 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN BIAYA MEREK
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-HC.01.10 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN BIAYA MEREK
1993,
I<EPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN I :AI< ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONE~It\ NOMOR: M. HH- 69 . A1I. 11.01 'l'AIIUN 200B TENTANG PENGESAHAN STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAI~ PIMPINAN PUSAT PARTAI PEr~CGAI~ DEMOKRASI lNDOHESI.t\ MI\SA BAKTI 2007 20 12
I
2008,
PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAI-IUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAI-IUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
2006,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.09-PR.07.06 TAHUN 1999 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.09-PR.07.06 TAHUN 1999 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
1999,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2014
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 32 TAHUN 2014
2018,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN
2018,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PANITIA DAN TATA CARA PE
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PANITIA DAN TATA CARA PE
2018,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018
2018,
Regulasi per halaman: